dailyinfo – Isu tunjangan rumah untuk anggota DPR kembali menjadi sorotan tajam publik. Kabar bahwa para wakil rakyat akan menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan memicu gelombang protes di berbagai daerah. Massa turun ke jalan, menyuarakan penolakan atas kebijakan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Di Jakarta, ratusan demonstran berkumpul di sekitar kompleks Senayan. Awalnya aksi berlangsung tertib, dengan orasi dan spanduk bertuliskan kritik, namun situasi memanas ketika massa mencoba mendekat ke gerbang utama DPR. Aparat keamanan yang berjaga pun harus menahan laju kerumunan. Suara peluit, teriakan, dan dentuman pengeras suara menggema, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan yang dianggap mencederai rasa keadilan.
“Rakyat masih susah, harga-harga naik, pekerjaan sulit. Tapi wakil rakyat malah minta rumah mewah,” teriak salah satu orator. Kalimat ini langsung disambut sorak dan tepukan tangan massa.
Isu tunjangan rumah ini dinilai sangat sensitif karena datang di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Banyak keluarga masih berjuang dengan biaya hidup yang tinggi, sementara kabar soal puluhan juta rupiah untuk rumah anggota DPR menimbulkan kesan timpang. Tak heran, penolakan meluas tidak hanya di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Tagar #TolakTunjanganDPR sempat bertengger di daftar trending media sosial.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akhirnya buka suara untuk meredakan polemik. Ia menegaskan bahwa tunjangan perumahan bukan keputusan sepihak DPR, melainkan bagian dari mekanisme anggaran negara yang melibatkan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait. “Belum ada finalisasi. Semua masih dalam tahap kajian. Kami memahami kritik masyarakat dan akan mempertimbangkannya,” ujar Dasco.
Meski demikian, banyak pihak menilai klarifikasi tersebut belum cukup. Bagi masyarakat, isu ini bukan sekadar soal prosedur anggaran, melainkan soal moral dan empati wakil rakyat. Jika rakyat masih berkutat dengan kebutuhan dasar, wajar jika tuntutan terhadap wakil rakyat adalah hidup sederhana dan mendahulukan kepentingan publik.
Sejumlah pengamat politik menilai kontroversi ini bisa memperlebar jarak antara DPR dan rakyat. Kepercayaan publik yang sudah lama menurun berisiko semakin terkikis bila isu tunjangan Rp50 juta benar-benar direalisasikan. “Ini persoalan sensitivitas. Anggota dewan perlu menunjukkan bahwa mereka bisa merasakan denyut nadi rakyat,” kata seorang analis.
Demonstrasi penolakan juga muncul di beberapa kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi serupa, dengan tuntutan yang sama: batalkan rencana tunjangan rumah. Di beberapa daerah, aksi berlangsung damai, namun di beberapa titik sempat terjadi gesekan kecil antara massa dan aparat.
Di media sosial, suara penolakan lebih keras lagi. Warganet membandingkan angka Rp50 juta dengan gaji rata-rata pekerja yang bahkan tidak sampai sepersepuluhnya. Ada pula yang mengkritik gaya hidup sebagian politisi yang sudah terlihat mewah, sehingga tambahan tunjangan rumah dianggap tidak masuk akal.
Situasi ini menjadi ujian bagi DPR dalam menjaga legitimasi di mata rakyat. Transparansi, komunikasi yang lebih terbuka, serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dinilai menjadi kunci untuk meredam kekecewaan.
Ke depan, publik menunggu langkah nyata: apakah DPR benar-benar akan mengkaji ulang kebijakan ini atau tetap melanjutkan sesuai mekanisme anggaran. Satu hal yang pasti, suara masyarakat sudah jelas—mereka menolak keras penggunaan uang negara untuk fasilitas yang dianggap berlebihan.
Gelombang demonstrasi menandakan bahwa rakyat tidak lagi pasif. Mereka siap turun ke jalan ketika merasa ada kebijakan yang melukai keadilan. Bagi DPR, pesan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa amanah rakyat bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab moral yang menuntut kesederhanaan dan keberpihakan.
